Golkar Nilai Postur APBD Kebumen 2018 Tidak Pro Rakyat

www.inikebumen.net KEBUMEN - Fraksi Golkar DPRD Kebumen juga mengkritisi postur APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2018 yang dinilai tidak pro rakyat. Pasalnya, proporsi antara belanja langsung dan belanja tidak langsung menjadikan postur APBD 2018 tidak ideal.


 
Golkar Nilai Postur APBD Kebumen 2018 Tidak Pro Rakyat
Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Restu Gunawan, membacakan pandangan fraksinya terhadap RAPBD Kebumen 2018, Senin, 27 November 2017.
Hal ini lantaran belanja tidak langsung pada APBD mendatang lebih besar dari belanja langsung. Yaitu, belanja langsung sebesar Rp 1,092 triliun lebih, sedangkan belanja tidak langsung Rp 1,718 triliun lebih.

Juru bicara Fraksi Golkar, Restu Gunawan, mengatakan sudut pandang yang berbeda antara komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung sering menjadi perdebatan eksekutif dan masyarakat.

"Eksekutif selaku penyusun anggaran selalu meyakinkan bahwa belanja tidak langsung juga tetap ada anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat. Bentuknya berupa hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan lain dari hulu sampai ke hilir," kata Restu Gunawan, membacakan pandangan umum fraksinya pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD Kebumen 2018, Senin, 27 November 2017.

Fraksi Golkar meminta penjelasan pertanggungjawaban pengguna dana bansos, hibah dan belanja tak terduga. Yang selama ini relatif tidak maksimal dalam perkara akuntabilitas dan transparansinya.

"Selain rawan penyelewengan, alokasi anggaran hibah bansos justru menunjukkan arah yang melenceng karena APBD disusun berdasarkan dari input berbasis kinerja," ujarnya.

Namun masyarakat cenderung menilai anggaran yang digunakan untuk kepentingan rakyat hanya berupa belanja langsung. Sedangkan belanja tidak langsung tidak bisa dinikmati mereka karena lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai hanya dinikmati  kalangan ASN.

"Padahal sudah jamak dijumpai kinerja staff melebihi beban kerja pejabat Eselon II. Pada formula penghitungan tunjangan kinerja ini justru berdasarkan beban kerja. Sehingga sudah selayaknya yang bekerja dengan beban kerja tinggi mendapat tunjangan yang lebih banyak," tandasnya. 
      
Untuk diketahui, pendapatan daerah pada RAPBD Kabupaten Kebumen 2018 diproyeksikan sebesar Rp2,647 triliun lebih. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 347,309 miliar lebih. Kemudian Dana Perimbangan sebesar Rp 1,683 triliun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 616,356 miliar lebih.

Sementara, pos belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 2,810 triliun lebih. Dengan rincian belanja tidak langsung mencapai Rp 1,718 trliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,092 triliun lebih. Sedangkan defisit direncanakan sebesar Rp 163,936 miliar lebih.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Cipto Waluyo, itu dihadiri oleh 33 anggota dari 50 anggota DPRD Kebumen. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfudz.(*)
Powered by Blogger.