Pendapatan Daerah "Jomplang", Pemkab Kebumen Diminta Genjot Sektor Pajak

www.inikebumen.net KEBUMEN - Fraksi Golkar DPRD Kebumen meminta jajaran eksekutif menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Baik dari sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sehingga dari hasil PAD ini dapat kembali dinikmati masyarakat.

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kebumen dengan agenda dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD Kebumen 2018, Senin, 27 November 2017.

Permintaan itu menyusul prosentase yang cukup jomplang antara pendapatan daerah pada Rancangan APBD 2018. "Ini membuktikan bahwa Pemkab Kebumen masih sangat tergantung pada dana dari pemerintah pusat," kata juru bicara Fraksi Golkar, Restu Gunawan, pada rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap RAPBD Kebumen 2018, Senin, 27 November 2017.

Pendapatan daerah pada RAPBD Kebumen 2018 diproyeksikan sebesar Rp 2,647 triliun lebih. Yang terdiri dari komponen PAD Rp 347,3 miliar lebih atau 13,12 persen. Kemudian, dana perimbangan sebesar Rp 1,683 triliun lebih atau 63,59 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 616,356 miliar lebih atau 23,28 persen.

Disisi lain, Fraksi Golkar menanyakan alokasi belanja daerah untuk peningkatan perekonomian berbasis pertanian dan pariwisata yang dianggarkan sebesar Rp 344,107 milar lebih. Program penanggulangan kemiskinan berbasis potensi unggulan wilayah Rp 66 miliar lebih.

"Fraksi Golkar minta agar program peningkatan mutu pendidikan, manajemen dan pengelolaan keragaman budaya menjadi prioritas utama. Karena kami mendapat keluhan dari pengelola pendidikan, perhatian Pemda sangat minim begitu juga terhadap pengelolaan terhadap keragaman budaya," paparnya.

Untuk diketahui, pendapatan daerah pada RAPBD Kabupaten Kebumen 2018 diproyeksikan sebesar Rp2,647 triliun lebih. Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 347,309 miliar lebih. Kemudian Dana Perimbangan sebesar Rp 1,683 triliun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 616,356 miliar lebih.

Sementara, pos belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 2,810 triliun lebih. Dengan rincian belanja tidak langsung mencapai Rp 1,718 trliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,092 triliun lebih. Sedangkan defisit direncanakan sebesar Rp 163,936 miliar lebih.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Cipto Waluyo, itu dihadiri oleh 33 anggota dari 50 anggota DPRD Kebumen. Dari pihak eksekutif hadir Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfudz.(*)