Ketua PBNU: Negara Madinah juga Berbhineka Tunggal Ika

www.inikebumen.net KEBUMEN - Ketua PBNU Dr KH Marsudi Suhud menjadi nara sumber dalam pengajian akbar memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Agung Kebumen, Sabtu malam, 9 Desember 2017. Dalam kesempatan tersebut kyai asal Kebumen ini menguraikan bagaimana Nabi Muhammad SAW mendirikan negara yang disebut Madinah.

Ketua PB NU: Negara Madinah juga Berbhineka Tunggal Ika
Dr KH Marsudi Suhud, mengisi pengajian akbar memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Agung Kebumen, Sabtu malam, 9 Desember 2017.
Menurutnya ada dua program besar yang dilaksanakan dalam membangun negara baru tersebut.

"Pertama mempersatukan, mempersaudarakan seluruh warga, baik dari muhajirin yang semula penduduk Mekkah dan anshor, penduduk Madinah yang mau menerima kehadiran muhajirin," jelasnya.

Menurut KH. Marsudi, mereka dipersaudarakan sesuai kesamaan agama. Muslim dengan muslim, yang Nasrani dipersaudarakan dengan Nasrani dan yang Yahudi juga dipersaudarakan dengan Yahudi.

"Program kedua menyusun Shohifah Madaniyah, atau Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut ditegaskan, bahwa menurut aturan dari Nabi Muhammad SAW, antara orang mukminin, orang muslimin dan orang yang mau mengikuti aturan serta mau berjuang untuk memakmurkan bersama, meraka adalah satu umat. Dengan demikian sebenarnya negara Madinah juga sudah berbhineka tunggal ika," ujarnya mantap.

Berpijak dari situ, KH. Marsudi lantas menceriterakan perjalanan pembentukan NKRI dalam perspektif NU.

"Pada Muktamar XI NU di Banjarmasin, para kyai sudah membahas masalah negara Indonesia. Apakah termasuk negara Islam (daarul Islam) atau negara perang (daarul harb)," cerita KH Marsudi.

Kriteria negara Islam, dalam pembahasan tersebut adalah bila tidak ada yang menghalangi orang Islam melaksanakan kewajibannya.

"Jika orang bebas mau mengerjakan shalat, tidak ada yang menghalangi. Mau berpuasa tidak ada yang menghalangi dan sebagainya. Maka negara tersebut sudah bisa disebut negara Islam," lanjutnya.

Kesepakatan tersebut diperjuangkan tokoh NU yang ada di BPUPKI, KH. Wahid Hasyim. Dan ketika Indonesia sudah diproklamirkan kemerdekaannya, pembahasan tentang negara Indonesia di tubuh NU terus berlanjut.

"Keluarlah kemudian Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, yang menegaskan bahwa upaya mempertahankan NKRI yang telah dirintis antara lain oleh para kyai, merupakan jihad," tegasnya.

Akhirnya  KH. Marsudi meminta dan mengajak kepada para hadirin untuk membenahi apa yang dianggap belum beres di tubuh NKRI.

"Perbaiki yang sudah ada, jangan karena tidak memahami sejarah, lantas berupaya mengganti NKRI," pesan KH Marsudi menutup ceramahnya.(kj)
Powered by Blogger.