Dinilai Berkualitas Rendah, Pembudi Daya Ikan Bonorowo Tolak Bantuan Pakan dari KKP

www.inikebumen.net KEBUMEN - Dengan alasan berkualitas rendah, Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Kecamatan Bonorowo, menolak bantuan pakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP).
Dinilai Berkualitas Rendah, Pembudi Daya Ikan Bonorowo Tolak Bantuan Pakan Ikan dari KKP
Kelompok Pembudi Daya Ikan (Pokdakan) Kecamatan Bonorowo, menolak bantuan pakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP).
Ketua Forum Petani Pembudi Daya Ikan Kecamatan Bonorowo, Wibisono Susanto, mengatakan, bantuan yang ditolak mencapai 3,5 ton yang ditujukan kepada Pokdakan Minasari Desa Tlogorejo, Kecamatan Bonorowo.

"Bantuan ini merupakan program dari kementerian yang seharusnya sudah didistribusikan ke kelompok pada bulan November 2017. Namun dropping pakan baru dilakukan ke kelompok minggu lalu," ujar Wibisono, melalui siaran persnya.

Menurutnya, sebelum pakan dibongkar dari truk, dilakukan uji pakan yaitu pengambilan sampel pakan, kemudian diberikan kepada ikan yang ada di kolam budi daya. Setelah ditunggu beberapa waktu, ternyata ikan tidak mau makan pakan tersebut. "Ini mengindikasikan kalau kualitas pakan memang tidak layak," ucapnya.

Wibi meminta, KKP tidak asal mengacu kandungan kadar protein 28 persen untuk pakan ikan. Namun harus ditelusuri tentang kualitasnya dan kebonafitan dari pabrik pakan itu sendiri. Ia mengungkapkan, banyak pabrik pakan yang menerapkan kandungan kadar protein pada lebelnya 28 persen. Namun realitasnya itu hanya untuk strategi pemasaran saja.

Pakan yang didistribusikan ke Pokdakan bukan untuk jenis ikan lele. Semestinya KKP sebagai tangan panjang sekaligus pelayan masyarakat menjadi contoh dan mengedepankan kemajuan dan kesejahteraan petani pembudi daya.

KKP juga harus bisa berhitung perbandingan pakan yang didistribusikan. Dari hal tersebut jelas dapat terpantau indikasi-indikasi penyalagunaan anggaran ketika mengacu dengan kontrak yang ada.

Indikasi kecerobohan lain yang ditemukan, kata Wibi, tidak adanya sinergitas antara KKP dengan Dinas Kelautan Perikanan Kebumen. Hal seperti itu menurut dia harus disikapi dengan serius.

"Transparansi dana anggaran untuk masyarakat atau kelompokkelompok pembudi daya harus bisa dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran. Sehingga bantuan-bantuan yang masuk benar-benar bisa bermanfaat untuk pembudi daya," tandasnya.(*)
Powered by Blogger.