Memberdayakan Perempuan untuk Menjaga Ketahanan Keluarga

www.inikebumen.net PEMBERDAYAAN perempuan yang gencar diupayakan berbagai pihak, di Kabupaten Kebumen memerlukan tujuan yang lebih jelas. Karena ada dua persoalan yang bisa terkait dengan persoalan pemberdayaan perempuan, yakni kemiskinan dan perceraian.
Memberdayakan Perempuan untuk Menjaga Ketahanan Keluarga
Yuniati Zainul Khasanah
Angka kemiskinan Kabupaten Kebumen, dalam arti persentase penduduk miskin, masih tergolong tinggi, yakni 19,60% (https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1261/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html). Sampai saat ini masih menduduki peringkat kedua tertinggi se Jawa Tengah, setelah Wonosobo (20,32%). Hal ini mengindikasikan masih kurang tercukupinya nafkah keluarga jika hanya mengandalkan kepala keluarga atau kaum laki-laki. Perlu dukungan perempuan agar nafkah keluarga bisa tercukupi.

Di sisi lain, kasus perceraian di Kebumen tergolong tinggi, hampir 8 kasus per hari yang diadukan ke Pengadilan Agama Kebumen. Perbandingan cerai gugat (keinginan pihak istri) dengan cerai talak (keinginan pihak suami) mendekati 3:1.

Perkembangannya, tahun 2015 ada 2.852 kasus cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Kebumen, dengan rincian 2.050 (71,88%) kasus cerai gugat dan 802 (28,12%) kasus cerai talak. Tahun 2016 ada 2.863 kasus, 2.015 (70,38%) cerai gugat dan 848 (29,62%) cerai talak. Tahun 2017 ada 2.791 kasus, 1.998 (71,59%) cerai gugat dan 793 (28,41%) cerai talak. Tahun 2018, sampai 21 September 2018 sudah diajukan 2.192 kasus, terdiri dari 1.636 (74,63%) cerai gugat dan 556 (25,37%) cerai talak (sipp.pa-kebumen.go.id/list_perkara).

Pengajuan kasus cerai umumnya tinggi pada bulan Januari dan Juli. Pada tahun 2018, bulan Januari ada 248 cerai gugat dan 94 cerai talak, bulan Juli ada 285 cerai gugat dan 91 cerai talak. Pada bulan lainnya cerai gugat tidak pernah mencapai 200 dan cerai talak kurang dari 65.

Ini menjadi pertanda, bahwa mereka yang mengajukan kasus cerai kemungkinan bekerja di luar kota, sehingga menunggu liburan tahun baru atau lebaran, untuk mengajukan kasusnya ke Pengadilan Agama Kebumen.

Dari beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat, penyebab umumnya persoalan nafkah dengan beragam varian. Ada yang karena sama sekali tidak mendapatkan nafkah, pendapatan istri lebih besar atau justru istri yang menafkahi suami. Dari sini perlu menata kembali konsep pemberdayaan perempuan dalam konteks ketahanan keluarga.

Dalam keluarga mestinya ada dua peran penting perempuan, yakni motivator bagi suami dan pendidik bagi anak-anaknya. Meski pasangan suami istri (pasutri) harus saling memotivasi, terkait pemberdayaan perempuan salah satu tujuannya adalah penguatan peran motivator, bukan untuk menjadi kompetitor suami dalam rumah tangga.

Dengan demikian, kalaupun istri harus ikut mencari nafkah, tetap dalam kerangka memotivasi suami agar lebih bersemangat mencari nafkah. Bukan terjebak dalam kompetisi, saling unjuk kemampuan mencari nafkah, yang pada gilirannya bisa memicu konflik yang berujung perceraian.

Tujuan pemberdayaan perempuan lainnya, agar perempuan mampu menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Meskipun pendidikan formal sudah semakin maju, dasar pembentukan karakter anak tetap dari pendidikan keluarga.

Anak-anak yang berkarakter baik, akan menyenangkan kedua orang tuanya. Tentu akan malu kedua orang tua untuk bertengkar bila melihat kebaikan karakter anak-anaknya.

Mempraktekkan sebuah konsep, tentu tak semudah membuka-tutup telapak tangan. Terlebih kaitannya dengan pasutri. Upaya menjaga ketahanan keluarga tentu harus dilakukan secara bersama oleh pasutri.

Namun dengan kejelasan tujuan pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga, separuh persoalan sudah teratasi. Tinggal bagaimana pemberdayaan laki-laki yang menjadi suami? Semoga kaum laki-laki sebagai kepala rumah tangga, mau memikirkannya.(*)

Yuniati Zainul KhasanahPenulis adalah Wakil Ketua TP PKK Desa Kutosari, Kebumen.
Powered by Blogger.