Tahun ini, Kebumen Bakal Miliki Mal Pelayanan Publik

www.inikebumen.net KEBUMEN - Mal Pelayanan Publik bakal segera dimiliki Kabupaten Kebumen. Wakil Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz, menargetkan pada 2019 ini sudah dapat melayani masyarakat.
Wakil Bupati Kebumen Yazid Mahfudz
Rencananya layanan untuk mempermudah pengurusan dokumen atau pelayanan perizinan dalam satu tempat ini akan menempati Gedung Juang 45 di Jalan Indrakila Kebumen.

"Semua pengurusan dokumen nantinya dapat dilakukan di satu tempat. Warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan, semuanya cukup di sini. Kami tidak mau mendengar ada masyarakat mengeluh karena kesulitan mendapat pelayanan," terang Yazid Mahfudz, di Rumah Dinasnya, Rabu, 2 Januari 2019.

Semua jenis layanan akan dilayani di Mal Pelayanan Publik. Diantaranya, mengurus dokumen kependudukan (KTP, KK, Akte Kelahiran dll), mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), BPJS, pajak, Perbankan, serta pelayanan lainnya.

Wakil Bupati berharap, dengan adanya Mal Pelayanan Publik akan mampu mempercepat dan menyederhanakan layanan perizinan kepada masyarakat. Bila layanan bisa cepat dan sederhana maka manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat.

Selain itu dengan layanan yang terintegrasi di Mal ini maka jumlah masyarakat yang dilayani lebih banyak. Wakil Bupati meyakini dengan inovasi itu pelayanan akan semakin baik ke depannya. "Inovasi ini yang terintegrasi satu atap ini juga bisa bebas praktik korupsi," tegasnya.

Sementara itu, terkait dengan tahun anggaran baru, Wakil Bupati meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kebumen meningkatkan kekompakan. Serta mengintensifkan koordinasi antar OPD.

Terlebih, Kawasan Industri Kebumen tahun ini akan mulai dibuka. Sejumlah investor baik lokal maupun investor asing sudah ada yang tertarik menanamkan modalnya di kawasan industri tersebut. "Harapannya akan bisa mengurangi pengangguran dan kemiskinan Kabupaten Kebumen," tegasnya.

Disisi lain, pihaknya berharap tahun ini Kabupaten Kebumen dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

"Termasuk Geopark Karangsambung Karangbolong, ini juga segera kita rapatkan untuk ekspose," imbuhnya.(*)

Powered by Blogger.