FKUB Kebumen Imbau Masyarakat Tolak Gerakan "People Power"
 |
| Ketua FKUB Kabupaten Kebumen Moh Dawamudin Masdar |
Sebab gerakan 'people power' pasca Pemilu 2019 dinilai sangat meresahkan. Selain itu, gerakan ini sama halnya tindakan inkonstitusional, karena menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Imbauan itu disampaikan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kebumen Moh Dawamudin Masdar, Selasa, 14 Mei 2019.
"People power adalah gerakan inkonstitusional dan merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun," tegasnya saat ditemui di kediamannya.
Menurutnya soal ganti pemimpin sudah diatur melalui Pemilu dan harus diikuti dari awal hingga akhir. Tindakan people power jika dituruti akan berdampak negatif yang luar biasa.
"Sudah banyak contohnya, negara hancur karena kegiatan people power. Kegiatan itu tidak sesuai konstitusi kesepakatan dan menyebabkan konflik horizontal sesama warga bangsa," ujarnya.
Pria yang juga Ketua Tanfidziyah PCNU Kebumen ini, menyerukan kepada tokoh elit, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk bisa menjaga lingkungannya agar tidak mudah terprovokasi dengan melakukan tindakan-tindakan anarkis (people power). "Saya meyakini tindakan people power tidak akan terjadi di Kebumen," ucapnya.
Ia menambahkan, bahwa penyelenggaraan Pemilu di Kebumen telah berjalan dengan jujur, adil, transparan dan demokrasi. Sehingga warga Kebumen tidak akan menyelenggarakan people power.
"Mari kita jaga, dan kita ikuti proses Pemilu ini sampai rampung. Kita tunggu pengumuman resmi dari KPU tanggal 22 Mei 2019 nanti," ungkapnya.
Menjelang pengumuman KPU, Dawamudin mengajak masyarakat, khususnya umat muslim untuk tetap khusyuk menjalankan ibadah puasa Ramadan.
"Sekarang kita berkonsentrasi meningkatkan amal ibadah kita, dengan memperkuat kualitas puasa kita, banyak tadarus, banyak amal sosial di Bulan Ramadhan ini," tandasnya.(*)
