Pendapatan RSUD Prembun Tak Penuhi Target

www.inikebumen.net KEBUMEN - Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemkab Kebumen. Di tahun 2017 ini angka kemiskinan ditarget dapat turun hingga 18,50 persen atau turun 1,36 persen dari target tahun 2016. Namun angka ini dipandang masih terlalu berat untuk dipenuhi.

Suasana rapat paripurna DPRD Kebumen, Selasa (5/9/2017).

Hal itu dikatan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kebumen, Wijil Triatmojo, saat membacakan laporan hasil pembahasan Banggar terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kebumen 2017, pada rapat paripurna DPRD, Selasa (5/9/2017).

"Banggar minta agar belanja daerah di perubahan APBD difokuskan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan," kata Wijil membacakan laporannya.

Menurutnya, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pada perubahan APBD 2017 harus difokuskan melalui tiga upaya. Yakni perluasan akses masyarakat miskin atas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Kemdudian, perlindungan sosial, dan perluasan kesempatan berusaha.

Lebih lanjut, Banggar berharap agar Kabupaten Kebumen dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Penyusunan perubahan APBD, agar tetap mempertimbangkan besaran alokasi anggaran pada belanja langsung dan tidak langsung. Khususnya terhadap belanja publik agar dapat ditingkatkan secara proporsional. Sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah dan pengurangan kemiskinan yang telah ditetapkan pada RPJMD.

Disisi lain, Banggar DPRD Kebumen mengapresiasi terhadap kenaikan pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula sebesar Rp 293.481.316.000 naik 6,79 persen atau bertambah sebesar Rp 19.914.308.000. Kenaikan itu berasal dari kenaikan komponen penerimaan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Terhadap penurunan retribusi daerah yang semula sebesar Rp 30.921.373.000 turun 14,63 persen atau berkurang Rp 4.522.832.000 menjadi Rp 26.398.541.000,

Salah satunya hal ini disebabkan tidak tercapainya target retribusi pelayanan pada RSUD Prembun. Sebab, baru mulai beroperasional bulan juni 2017.

"Oleh karena itu Badan Anggaran DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah agar jeli didalam mentargetkan pendapatan OPD," tegasnya.

Terhadap dana perimbangan, Badan Anggaran memberikan apresiasi atas kenaikan yang semula Rp 1.736.520.547.000naik 0,21 persen. Atau bertambah sebesar Rp 3.693.361.000 menjadi Rp 1.740.213.908.000.

Rapat Paripurna DPRD kemarin dipimpin Ketua DPRD Cipto Waluyo, didampingi para Wakil Ketua Agung Prabowo dan Bagus Setiyawan. Hadir Wakil Bupati Yazid Mahfudz.(*)