Mayjen Aris Martono: Apakah Indonesia Hendak Menjadi Majapahit atau Sriwijaya?
 |
| Mayjen Aris Martono Haryadi, memberikan sambutan pada Pengajian Akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Masjid Agung Kebumen, Sabtu malam, 9 Desember 2017 |
Agar Indonesia tetap ada, tidak hanya dalam sejarah, maka menurut Mayjen Aris Martono, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 45 dan NKRI perlu dijaga.
"Ancaman nasional sekarang adalah perang proxy yang bersifat ideologis. Jika di masa lalu perang harus berhadap-hadapan, maka dalam perang proxy, musuh tak selalu berhadapan," jelasnya.
Selanjutnya Mayjen Aris Martono menyebut salah satu problem Indonesia adalah ekonomi belum merata. Pertumbuhan sudah tinggi tapi belum merata. Dicontohkannya pertumbuhan industri dan listrik yang belum sinkron.
"Pada masa orde baru, industri sempat tumbuh pesat, tapi pertumbuhan listrik lambat. Sekarang sebaliknya, pertumbuhan industri melambat, padahal listrik tumbuh pesat," katanya memberi contoh.
Adapun kendala masalah militer, menurut Mayjen Aris terkait sumberdaya pertahanan yang masih konvensional, konteknya perang masih berhadapan. Padahal menurutnya sekarang tidak. Karena musuh tak selalu dari depan.
"Sumber daya manusia untuk pertahanan cukup tapi kurang banyak. Jumlah personil TNI saat ini belum sampai satu juta orang," katanya.
Mengantisipasi masalah tersebut, maka menurut Mayjen Aris Martono, kegiatan bela negara akan digalakkan lagi yang lebih kekinian.
"Semua WNI harus bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu sudah bagian dari bela negara. Masyarakat tidak melanggar lalu lintas, tidak korupsi, itu bela negara," jelasnya.
Sebagai olahragawan, menurut Mayjen Aris, menjunjung tinggi sportivitas itu juga sebuah upaya bela negara. Jangan sampai merasa didzalimi kalau kalah bertanding.
Seniman juga bisa menunjang bela negara. Misalnya dengan mencipta lagu yang membangkitkan semangat bela negara. Ke depan Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas) akan diberi tugas menanamkan bela negara kepada masyarakat.
"Wantannas lembaga yang dipimpin langsung oleh presiden. Didirikan sejak tahun 1946. Anggotanya terdiri dari TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 14 kementerian," ujarnya mengakhiri ceramahnya.(kj)
