Wow! Kasus Stunting di Kebumen Masih Tinggi
 |
| Plt Kepala BKKBN Pusat Dr Sigit Priohutomo, saat menyampaikan arahannya pada temu kerja Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tingkat eks Karesidenan Kedu di Hotel Candisari Karanganyar, Rabu April 2018. |
Widiatmoko, mengatakan hingga tahun 2018 ini sudah ada 65 kampung KB terbentuk. Pada 2016 sebanyak 7 kampung KB terbentuk, meningkat 26 Kampung KB pada 2017. "Tahun 2018 ini kita bangun 35 Kampung KB, sehingga total terbentuk 65 kampung KB di Kabupaten Kebumen," kata dia.
Menurutnya, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu dari seratus kabupaten yang dicanangkan sebagai kabupaten stunting atau gizi buruk. "Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Kebumen hingga kini terus berupaya meningkatkan ketahanan serta kualitas pembangunan keluarga," imbuhnya.
Hadir pada acara tersebut, Plt Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr Sigit Priohutomo, Kepala Dinas Sosial dan PPKB Kebumen HA Budi Satrio. Serta ratusan penyuluh KB perwakilan enam kabupaten/kota. Yakni Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo dan Kebumen.
Plt Kepala BKKBN Dr Sigit Priohutomo, menegaskan saat ini salah satu program prioritas pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga yang tengah dijalankan BKKBN adalah mengupayakan setiap desa memiliki kampung KB.
"Kampung KB ini diharapkan bisa jadi pelopor di daerah-daerah sekaligus menjadi tempat atau wadah kegiatan dari seluruh sektor," kata Sigit.
Menurutnya, Kampung KB salah satu program andalan untuk dapat menurunkan angka stunting atau gizi buruk. Serta dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, yakni sisi kesehatan, pendidikan dan perekonomian.
Dari sisi kesehatan, lanjut dia, setidaknya dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi, memperpanjang usia harapan hidup. Serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik.
"Untuk merealisasikan program tersebut memang tidak mudah. Apalagi tenaga penyuluh yang jumlahnya susut dari semula 38.000 orang kini menjadi 15.000 orang, menjadi sebuah pekerjaan yang cukup berat," bebernya.
Dengan tenaga yang terbatas, kata dia, akan dilakukan kerjasama yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya. "Agar dapat tetap bekerja secara optimal dan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan," tandasnya.(*)
