Fraksi Golkar Soroti Polemik Guru Non PNS di Kebumen
![]() |
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kebumen Yuniarti Widayaningsih (paling kanan). |
"Sehingga sekolah mengangkat sendiri guru non PNS dengan imbalan minim dan tanpa proses acuan perekrutan yang jelas," kata Yuniarti Widayaningsih, saat membacakan pandangan umum fraksinya, pada Rapat Paripurna DPRD Kebumen dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Jumat sore, 22 Juni 2018.
Akibatnya tenaga guru dan kependidikan yang direkrut berpotensi tidak memenuhi standar Kementerian Pendidikan. Selain nilai imbalannya kecil, pemberian honorarium antar sekolah berbeda besarannya, yang berakibat menurunnya kualitas pengajaran.
"Fraksi Parta Golkar minta penjelasan langkah apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini. Mengingat jumlah guru non PNS yang besar di Kabupaten Kebumen dalam pengamatan kami juga tidak merata distribusinya," tandasnya.
Rapat Paripurna DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Kebumen Cipto Waluyo, didampingi Wakil Ketua Miftahul Ulum. Hadir mewakili Plt Bupati, Pj Sekda Mamud Fauzi. Rapat dimulai pukul 14.45 WIB dengan jumlah anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir sebanyak 27 orang.(*)