Rancangan Awal RKPD Kebumen Tahun 2021 Dikonsultasikan ke Publik
 |
| Bupati Yazid Mahfudz membuka Konsultasi Publik RA RKPD Kabupaten Kebumen 2021 |
Dokumen ini diharapkan bisa mendapatkan masukan dari elemen masyarakat. Konsultasi itu diselenggarakan di Ruang Jatijajar Komplek Pendopo Rumdin Bupati, Senin, 20 Januari 2020.
Hadir pada acara itu, Ketua DPRD Sarimun bersama sejumlah Anggota DPRD Kebumen, Sekda H Ahmad Ujang Sugiono, Kepala BAP3DA Pudji Rahaji, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Kebumen.
Bupati Yazid Mahfudz, mengatakan RKPD 2021 merupakan penjabaran 5 tahunan ketiga dari RPJPD 2005-2025 sekaligus pelaksanaan tahun terakhir RPJMD 2016-2021.
"Tahun 2021 adalah tahun terakhir masa jabatan saya sebagai bupati pada periode 2016-2021, dan sekaligus tahun awal penyusunan dokumen RPJMD periode tahun 2021-2025," kata Yazid Mahfudz, dalam arahannya.
Tema Pembangunan tahun 2021 adalah Pengembangan Perekonomian Daerah Menuju Agrobisnis bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan. Adapun lima prioritas pembangunan daerah tahun 2021.
Yaitu pengembangan perekonomian daerah, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM dan layanan sosial dasar. Kemudian, peningkatan daya saing dengan penyediaan infrastruktur daerah dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Berdasarkan evaluasi pencapaian IKU Daerah sampai dengan tahun 2019 menunjukkan dari total 26 IKU Daerah, 24 diantaranya telah mencapai target. Sedangkan 2 IKU Daerah lainnya belum tercapai. Yaitu pertumbuhan ekonomi, serta prosentase PNS dan pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan Baznas.
Kinerja pencapaian IKU Perangkat Daerah dari total 103 IKU Perangkat Daerah menunjukkan ada 68 IKU telah tercapai, 18 IKU akan tercapai. Kemudian, 12 IKU masih perlu upaya keras dalam pencapaiannya serta 5 IKU yang menjadi kewenangan Provinsi.
"Terkait dengan IKU yang belum tercapai saya minta seluruh kepala perangkat daerah agar memprioritaskan program/kegiatannya pada 2021," pintanya.
Kabupaten Kebumen menjadi peringkat pertama angka kemiskinan di Jawa Tengah, saya berharap hal ini menjadi perhatian serius dari segenap Kepala Perangkat Daerah. Prinsip kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, dan disisi lain berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
"Kita harus melakukan sinkronisasi penyepakatan data dasar sasaran program penanggulangan kemiskinan. Yaitu DTKS, serta optimalisasi koordinasi kelembagaan yang terkait dengan intervensi kemiskinan dari sisi makro yaitu pengendalian harga dan kemudahan akses keuangan," ujarnya.
Kepala BAP3DA Purdji Rahaju, menyatakan, konsultasi publik merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2021. Setelah tahapan konsultasi publik, proses selanjutnya adalah pembahasan di Mesrenban Kewilayahan yang dijadwalkan 27-30 Januari 2020.
Selanjutnya, Forum OPD/Lintas OPD pada 3-20 Februari 2020, Desk TAPD dengan OPD 24 Februari-5 Maret 2020. Sedangkan untuk Musrenbang RKPD 2021 dilaksanakan pada 17-18 Maret 2020.(*)
