Mobilitas Jateng Masih Tinggi, Ganjar Minta Pembatasan Mulai dari Level Desa
Ganjar berharap dengan memperkuat pembatasan mulai dari tingkat desa, hasilnya akan lebih efektif.
 |
| Ilustrasi |
Berdasarkan data pemerintah pusat, penurunan pergerakan masyarakat di wilayah Jawa Tengah sebesar 18 persen. Jumlah ini masih di bawah target nasional, yaitu 30 persen.
“Disiplinnya masih perlu ditingkatkan. Pergerakan manusianya masih cukup tinggi," ujar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat menjelaskan hasil evaluasi minggu pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayahnya, Jumat, 9 Juli 2021.
Gubernur memberikan instruksi agar pergerakan lebih dibatasi lagi hingga pada level desa. Ia meminta Pj Sekda Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo berkomunikasi dengan para Sekda se-Jawa Tengah agar mereka menggandeng tokoh-tokoh di tingkat desa dalam peningkatan pengamanan.
“Rasa-rasanya kalau kita melakukan (pembatasan) di tengah jalan (antar daerah) tidak mudah, pasti akan terjadi friksi-friksi. Maka ajak yuk Kades, RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kegiatannya dibatasi pada lingkungan yang kecil saja di pemerintahannya. Pemerintahan mana yang paling kecil? Ya Desa," tegasnya.
Ganjar berharap dengan memperkuat pembatasan mulai dari tingkat desa, hasilnya akan lebih efektif.
"Maka kontrol (ada) di level desa. Kalau bisa dikuncinya di situ, tidak terlalu banyak yang bergerak." lanjutnya
Pada dasarnya pergerakan tetap dibolehkan, namun hanya bagi mereka yang sesuai dengan ketentuan dari PPKM Darurat, seperti pekerja di sektor esensial dan kritikal.
Terkait aktifitas di sektor industri besar, Ganjar telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah untuk mensosialisasikan kembali aturan PPKM.
"Saya tadi pagi ke KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma), komunikasi dengan dirutnya, untuk menyampaikan kepada pengusaha agar bisa mengontrol (pergerakan pekerja) di sana. Sehingga (bisa) kurangi pergerakan, sekali lagi kurangi pergerakan," tegas Ganjar.
Terkait ditunjuknya TNI-Polri oleh Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin pengamanan pergerakan ini, Ganjar mengatakan pihaknya tetap siap mendukung.
"Kemarin perintah Pak Menko Marinvest, Kepolisian mengambil take a lead (memimpin) untuk mengatur jalannya traffic (pergerakan) manusia. TNI akan membantu, dan tentu saja dari Satpol PP kita pasti akan membantu," tandasnya.(*)
