Bupati Kebumen Diminta Rekonsiliasi dengan DPRD
Pengurus PCNU Kebumen Sagimin, menilai hubungan tak harmonis antara bupati dengan kalangan DPRD memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat. Keduanya diminta segera berdamai demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Kebumen.
"Sudah sepatutnya bupati dengan DPRD selaras. Kalau tidak akur yang jadi korban masyarakat," ujar Sagimin, pada public hearing Panitia Khusus (Pansus) DPRD pembahas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP) APBD 2016 di Ruang Paripurna, Jumat (16/6/2017).
Pihaknya, meminta bupati dengan DPRD segera islah. Ia menyayangkan hubungan tidak baik itu berlarut-larut hingga saat ini. Keduanya diminta untuk tidak saling mengedepankan egonya masing-masing.
Hal senada dikatakan Kepala Desa Kutosari, Kecamatan Kebumen, Masyhud. Masyhud meminta keduanya harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat. "Saya kira hubungannya harus diperbaiki," kata dia.
Sebelumnya, hubungan tak harmonis antara Bupati Mohammad Yahya Fuad dengan DPRD Kebumen juga disesalkan oleh Anggota DPR RI asal Petanahan, KRT Darori Wonodipuro. Darori meminta keduanya harus islah secepatnya, demi pembangunan Kabupaten Kebumen.
Apalagi saat ini Kebumen bukan hanya dikenal sebagai daerah termiskin, tetapi juga sudah dikenal sebagai daerah terkorup. Permasalahan seperti ini, kata Darori, jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus diselesaikan secepatnya.
Ketua Pansus DPRD Pembahas Raperda PP APBD 2016, Danang Adi Nugroho, sepakat dengan usulan dengan masyarakat tersebut. Pihaknya akan mendorong agar komunikasi dengan pihak eksekutif dalam hal ini Bupati Mohammad Yahya Fuad, terjalin lebih baik.
"Sinergitas bupati dengan legislatif akan kita tingkatkan dengan komunikasi yang lebih baik. Jadi kita perbaiki bersama sehingga hubungannya lebih harmonis," kata Danang Adi Nugroho, didampingi Sekretaris Pansus Halimah Nurhayati.(*)
