Menanti Komitmen Pemkab Kebumen terhadap Dampak Perubahan Iklim - ini kebumen | Media Rujukan Kebumen

Menanti Komitmen Pemkab Kebumen terhadap Dampak Perubahan Iklim

www.inikebumen.net KEBUMEN - Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen, bekerjasama dengan Kemitraan Partnership menyelenggarakan kegiatan diskusi terarah (FGD) tentang pengukuran tata kelola ketahanan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Hotel Mexolie Kebumen, Selasa 14 November 2017.

Menanti Komitmen Pemkab Kebumen terhadap Dampak Perubahan Iklim
Koordinator Foemasi Kebumen, Fuad Khabib, menyampaikan paparannya pada Forum diskusi terarah tentang pengukuran tata kelola ketahanan perubahan iklim di Hotel Mexolie Kebumen, Selasa 14 November 2017.
Hadir pada acara tersebut, anggota DPRD Kebumen, Sudarmaji, Muhsinun, Ma'rifun. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab Kebumen, akademisi, perkumpulan nelayan, hingga aktivis LSM.

Koordinator Formasi Kebumen, Fuad Khabib, mengatakan kegiatan FGD ini untuk mendiskusikan seputar tata kelola perubahan iklim di Kabupaten Kebumen. Menurutnya, dampak serta ketahanan antar daerah terhadap dampak perubahan iklim cukup bervariasi. "Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh arena di masing-masing kabupaten/kota.

Adapun arena yang memiliki kontribusi penting dalam kualitas tata kelola perubahan iklim. Antara lain, pejabat politik (Kepala Daerah dan DPRD), birokrasi, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.

Fuad menjelaskan, Kemitraan Partnership meyakini bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan seluruh unsur daerah dalam mempraktikkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Maka daerah tersebut akan makin mampu menyejahterakan rakyatnya. Sesuai dengan janji demokrasi dan mensukseskan program-program pemerintah pusat. "Salah satunya janji dalam meminimalisasi dampak perubahan iklim baik dari sisi adaptasi maupun mitigasi," terang Fuad.

Lebih jauh, dia menjelaskan komitmen pemerintah semakin besar dalam isu perubahan iklim dunia. Hal ini terbukti dari serangkaian keikutsertaan negara di Conference of Parties (COP), pertemuan tahunan yang menjadi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan program-program konkrit pemerintah lainnya.

"Komitmen besar pemerintah akan berhasil jika didukung dan dijalankan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagai unit terkecil negara," ujarnya.

Komitmen tersebut semakin kuat dengan adanya wacana dari pemerintah pusat. Melalui Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan yang akan menggunakan indikator-indikator program perubahan iklim sebagai salah satu kriteria dalam menentukan besaran Dana Insentif Daerah (DID) kepada wilayah. "Dengan demikian, diharapkan komitmen besar pemerintah terhadap isu perubahan iklim akan juga diikuti oleh daerah," imbuhnya.(*)

Powered by Blogger.
}); })(jQuery); //]]>