Deklarasi Zona Integritas, Polisi Kebumen Janji Tidak Akan Menerima Suap

Polisi di jajaran Polres Kebumen membubuhkan tanda tangan pada kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi di Mapolres Kebumen, Jumat pagi.

www.inikebumen.net KEBUMEN - Seluruh anggota polisi di jajaran Polres Kebumen mendeklarasikan diri tidak akan menerima suap, tidak bertindak diskriminatif dalam menjalankan tugas. Selain itu tidak melakukan KKN, serta akan memberikan pelayanan terbaik sesuai ketentuan.

Deklarasi itu dilakukan pada rangkaian Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di  Gedung Tribrata Polres Kebumen pada Jumat pagi,  5 April 2019

Hadir pada acara itu, Bupati Kebumen Yazid Mahfudz, Wakapolres Kebumen Kompol Prayuda Widiatmoko, Kabag RBP Rorena Polda Jateng AKBP Cahyo Widiarso,  anggota Forkopimda Kebumen dan Anggota Polres Kebumen.

Kapolres Kebumen AKBP Robert Pardede melalui Waka Polres Kebumen Kompol Prayudha Widiatmoko, mengatakan kegiatan ini menindaklanjuti program prioritas Kapolri Jenderal Polisi M Tito Karnavian yang sedang digaungkan oleh Polri.

"Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi ini, diharapkan dapat memacu pola kerja seluruh anggota Polres Kebumen, dimana tidak lagi ada budaya koruptif. Kemudian kita beralih ke budaya bersih melayani," jelas Kompol Prayudha Widiatmoko di sela-sela kegiatan.

Kabag Rbp Rorena Polda Jateng AKBP Cahyo Widiarso, saat ini zona integritas telah memasuki gelombang ketiga. Yakni periode tahun 2015-2019.

Di tahun 2019, Polda Jateng menginginkan 17 Polres dapat menyandang predikat wilayah bebas dari korupsi termasuk Polres Kebumen. Sebelumnya pada tahun n 2018, di Polres jajaran Polda Jateng, 5 Polres telah meraih predikat wilayah bebas dari korupsi.

Penilaian zona integritas akan dilakukan pada 5-17 Mei 2019. Penilaian akan dilakukan mulai tingkat Mabes Polri Itwasum, dan Menpan RB.

Bupati Kebumen Yazid Mahfudz berharap, kegiatan ini bisa menginspirasi instansi lain di Kebumen. Ia mengatakan saat ini untuk pemerintah daerah Kebumen, untuk LHKPN sudah 100 persen.

"Semangat untuk mencegah dan memberantas korupsi menjadi komitmen bersama, menjadi sebuah gerakan. Sehingga Kebumen menjadi daerah bebas korupsi dan Birokrasi di dalamnya adalah birokrasi yang bersih dan melayani," tandasnya.(*)