Buka Rakor POP/K, Gus Yazid: Tidak Jamannya Lagi Ada Gratifikasi
 |
| Bupati Kebumen Yazid Mahfudz, memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Pembangunan/Kegiatan (Rakor POP/K) tahap II tahun anggaran 2019 di Pendopo Rumdin Bupati, Kamis, 2 Mei 2019. |
Rapat dinas tersebut dihadiri oleh Bupati Yazid Mahfudz, Wakil Bupati Arif Sugiyanto, Sekda Ahmad Ujang Sugiono, serta seluruh Pimpinan OPD di jajaran Pemkab Kebumen.
Dalam paparannya, Yazid Mahfudz, menyampaikan sukses tidaknya pemerintahan salah satunya tergantung pada birokrasi selaku penyelenggara. Untuk itu diperlukan profesionalisme dan integritas seorang ASN termasuk perbaikan tata kelolanya.
"Kedepan penempatan pegawai akan kita lakukan sesuai dengan kompetensinya. Secara bertahap kita juga akan meningkatkan kesejahteraan ASN," ujar Yazid Mahfudz.
Kebijakan tersebut, lanjut bupati, merupakan bagian dari reformasi birokrasi di Kabupaten Kebumen. Gus Yazid (sapaan akrabnya) menegaskan sudah tidak jamannya lagi ada gratifikasi.
"Pengendalian gratifikasi akan kita lakukan lebih ketat sehingga Kebumen Bangkit akan segera terwujud di akhir masa jabatan kami," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Bupati berharap pembangunan kawasan industri, pada 2019 ini mulai terealisasi untuk pembangunan tahap pertama seluas 40 hektar. "Untuk itu, seluruh OPD terkait dibawah koordinasi Pokja Kawasan Industri, harus bekerja keras untuk mewujudkan kawasan industri," pintanya.
Terkait penyelesaian pembangunan Jalur Jalan Lintas Utara (JJLU), Bupati meminta DPU PR dan OPD terkait bisa menyelesaikan kekurangan pembangunannya sepanjang 10,35 kilometer pada tahun 2020.
"Saya minta untuk urusan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan agar DPU PR menyelesaikan tahun 2019 ini. Sehingga pelaksanaan konstruksi dapat dilaksanakan di tahun 2020," ujar Bupati.
Selanjutnya terkait Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP). Tahun 2019 ini, pelaksanaannya harus sudah dirintis dengan anggaran yang sudah tersedia. Sedangkan pada tahun 2020 untuk disempurnakan kelengkapannya.
"Pemkab Kebumen juga akan berperan aktif dalam hal pengendalian inflasi. Hal ini menjadi penting, karena berpengaruh terhadap garis kemiskinan dan berdampak pada besarnya angka kemiskinan," paparnya.
Upaya optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan melaksanakan pemantauan dan pengendalian jalur-jalur distribusi. Serta penyediaan informasi harga bahan pokok.
"Menjelang Ramadhan dan Idul fitri, perlu diantisipasi karena tingginya kebutuhan masyarakat. Saya yakin, dengan telah diisinya posisi Wakil Bupati, upaya pengendalian inflasi menjadi lebih baik," katanya.(*)
