Mempertanyakan Motif Timses Kandidat
 |
| Kang Juki |
Bisa jadi karena sebagian aktivisnya ada yang terinfeksi virus politik uang. Sehingga mengalami metamorfosa dari aktivis gerakan moral menjadi aktivis bayaran total.
Ketika masih menjadi aktivis gerakan moral, yang memicu daya panggil adalah gerakan moral. Yakni merespon peristiwa-peristiwa yang dinilai mengabaikan moral, seperti proses rekrutmen bakal calon yang tidak transparan, lain di atas, lain di bawah permukaan.
Rekrutmen dipublikasikan gratis, namun biaya operasional mengurus rekomendasi pimpinan pusat partai bisa selangit. Dari memproses surat di tingkat kabupaten ke tingkat provinsi sampai ke pusat, surat mesti dikawal, tak cukup dikirim kurir, pengawalan jelas butuh biaya.
Apalagi pengawalnya pun mungkin harus berombongan. Entah karena itu atau bukan, faktanya dari 15 pendaftar calon bupati/wakil bupati di PDIP, 3 orang sudah mundur.
Namun saat sudah menjadi aktivis bayaran total, apa yang mereka suarakan atau tidak tergantung siapa yang membayar. Sehingga bukan hanya untuk menyuarakan saja mereka dibayar, untuk tidak menyuarakan juga ada bayarannya.
Masih ada yang percaya ketika sekelompok orang dari desa tertentu menyuarakan dukungan secara gratis bagi seseorang untuk menjadi kandidat bupati/wakil bupati? Juga ketika seorang tokoh perempuan digadang-gadang menjadi kandidat, apa juga benar-benar karena kapasitas dan potensi kepemimpinannya?
Lalu ketika ada yang bersuara minor karena mengusung istri terpidana korupsi, apa kemudian juga tidak ada yang mencoba mengutak-atik anggaran untuk meredamnya?
Maka, jangan cuma mempertanyakan motif kepada para kandidat bupati-wakil bupati saja. Coba pertanyakan juga apa motif para tim sukses (timses) kandidat tersebut.
Motif apa yang membuat orang mau menggerakkan Batire Liss-Zaeni, Sedulur Tepuk, Sedulur Hasto, Nderek Gus Yazid, atau Relawan Sujud Sugiarto?
Realita segalanya perlu uang tak perlu diubah menjadi uang adalah segalanya. Meski mendapatkan uang tak semudah membalikkan telapak tangan, masih lebih sulit lagi untuk up grade kapasitas seseorang.
Dari yang semula hanya memikirkan diri dan keluarga serta beberapa gelintir orang yang biasa menggantungkan nasib pada dirinya, harus memikirkan daerah yang semestinya potensial tapi persentase penduduk miskinnya masih juga tertinggi di tingkat provinsi.
Setiap upaya mendudukkan seseorang di tampuk kekuasaan memang sebuah perjuangan. Masalahnya titik akhir perjuangan itu pada tergenggamnya kekuasaan semata atau penggunaan kekuasaan yang sudah digengam tersebut untuk setidaknya meningkatkan pemerataan kesejahteraan.
Realitanya setiap individu timses acapkali memiliki hidden agenda masing-masing. Sehingga meski menjelang pilkada ada timses yang teriak-teriak hendak memberantas mafia proyek, bukan mustahil saat bupati-wakil bupati kemudian berganti, bukan pemberantasan mafia proyek yang terjadi, melainkan pergantian pelaku mafia proyek.
Karena itu, wajarlah masih banyak yang skeptis, siapa saja yang terpilih dalam pilkada masih diragukan mampu membuat gebrakan yang bisa membuat kemajuan drastis. Ini tentu tantangan bagi para timses kandidat bupati-wakil bupati untuk membuktikannya.
Kalau hanya sekadar membuat singkatan nama pasangan dan slogan, terlalu berlebihan untuk bisa menyandang predikat timses. Monggo dipenggalih.(*)
Kang Juki
Penulis salah seorang moderator group facebook Suara Rakyat Kebumen.
