Kebumen Luncurkan Gerakan Tertib Bangunan Gedung 'Gerdu Terbang', Apa Itu?

 Pemkab Kebumen meluncurkan program inovatif Gerdu Terbang. (Unsplash.com/Naufaria)

INIKEBUMEN - Pemkab Kebumen, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), resmi meluncurkan program inovatif bernama Gerakan Dukungan Tertib Bangunan Gedung atau Gerdu Terbang.

Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kebumen dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki bangunan yang aman, nyaman, dan sesuai standar.

Kepala Dinas PUPR Kebumen, Joni Hernawan, mengungkapkan bahwa rendahnya jumlah bangunan gedung di Kebumen yang telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menjadi perhatian serius.

"Hingga saat ini, hanya 1,56 perseb dari total sekitar 362 ribu bangunan gedung di Kebumen yang telah dilengkapi PBG dan SLF," ungkap Joni.

PBG merupakan izin yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik bangunan gedung, sedangkan SLF adalah bukti bahwa bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan layak digunakan.

Kedua dokumen ini sangat penting untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penghuni bangunan. Selain itu, keberadaan PBG dan SLF juga dapat meningkatkan nilai jual suatu properti.

Rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya jasa konsultan yang memiliki sertifikasi, serta biaya yang dianggap mahal menjadi beberapa kendala dalam penerbitan PBG dan SLF di Kebumen.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas PUPR Kebumen telah melakukan berbagai upaya, antara lain melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya PBG dan SLF.

Kemudian, menyediakan layanan konsultasi online melalui WhatsApp untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan. Selain itu, mendorong para pelaku jasa konsultan untuk memiliki sertifikasi dan lisensi sebagai konsultan PBG dan SLF.

Dengan diluncurkannya Gerdu Terbang, diharapkan semakin banyak bangunan gedung di Kebumen yang memiliki PBG dan SLF. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas bangunan, tetapi juga menciptakan iklim usaha jasa konsultan yang lebih kompetitif.

"Kami menargetkan dalam satu tahun ke depan, jumlah dokumen PBG dan SLF yang diterbitkan dapat meningkat secara signifikan. Kami juga berharap biaya jasa konsultan dapat lebih terjangkau sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan ini," tambah Joni.

***