Demokrat Sebut di Dinas Pertanian Ada Oknum Non PNS Kewenangannya Melebihi Kabid
 |
| Anggota DPRD Kebumen serius mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (6/7/2017) |
Di OPD ini, lanjut Rifai, juga disinyalir ada oknum non PNS yang memiliki kewenangan melebihi Kepala Bidang. Rangkaian penentuan penunjukan-penunjukan langsung di bidang sarana dan prasarana pertanian 2017 juga masih dikoordinir oleh oknum PNS di OPD tersebut.
"Kemudian cara penentuan dan pemilihan rekanan menjadi sangat tendensius dan cenderung memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk memperoleh gratifikasi," kata dia.
Fraksi Demokrat, meminta bupati selaku kepala daerah mengevaluasi OPD tersebut. "Kami minta dinas tersebut untuk segera menyusun SOP dan prosedur yang jelas dan terukur," tegasnya.
BACA JUGA: Fraksi Demokrat Nilai Tamsil Eselon II Terlalu Tinggi
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat minta bupati melalui OPD teknis terkait untuk menyusun SOP terhadap program, progress, dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Baik yang dilakukan secara pengadaan langsung maupun lelang.
Supaya tidak ada lagi indikasi dan tidak terjadi “kolaborasi jahat” antara Kepala Dinas, Kabid, Kasie, dan PPTK dalam proses pelaksanaannya.
"Jangan ada lagi para rekanan yang membawa-bawa nama bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan DPRD dan anggota, maupun pejabat lainnya. Pengalaman OTT oleh KPK harusnya membuat kita lebih profesional dan lebih baik dalam bekerja secara ikhlas," paparnya.
DPRD Kebumen menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 di Ruang Paripurna DPRD, Rabu (7/6/2017).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo, didampingi Wakil Ketua Bagus Setiyawan dan Miftahul Ulum. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Yazid Mahfudz, Plt Sekda Mahmud Fauzi, serta sejumlah pejabat lainnya.(*)
