Redakan Ketengan, Bupati Diminta Tingkatkan Komunikasi Politik

www.inikebumen.net KEBUMEN - Untuk mencairkan ketegangan antara eksekutif dengan legislatif, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) meningkatkan komunikasi politik dengan DPRD.

Anggota DPRD mengikuti Rapat Paripurna dengan agenda Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Rabu (7/6/2017).

Hal itu dikatakan juru bicara FPKB, Jenu Arifiadi, pada Rapat Paripurna dengan agenda Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, Rabu (7/6/2017).

"Bupati agar meningkatkan komunikasi politik antara ekskutif dan legislatif agar stabilitas politik terjaga. Selain juga meminimalisir pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Khususnya proses perencanaan APBD," ujar Jenu, membacakan pandangan fraksinya.

Berdasarkan LHP BPK tahun 2016, FPKB melihat banyaknya temuan yang disebabkan oleh ketidakjelasan aturan dan kekosongan dasar hukum. "oleh karena itu FPKB meminta kepada ekskutif agar meriview peraturan-peraturan yang ada baik itu perbup,juklak juknis maupun yang lainnya," tegasnya.

BACA JUGA: Nasdem Soroti Keterlambatan LPj Dana Hibah

Lebih jauh, sumber daya manusia juga merupakan faktor penting, oleh karena itu F-PKB meminta kepada Bupati agar terus mengawasi kinerja birokrasi dengan memberikan reward dan punishment yang jelas untuk meminimalisir pelanggaran.

DPRD Kebumen menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 di Ruang Paripurna DPRD, Rabu (7/6/2017).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo, didampingi Wakil Ketua Bagus Setiyawan dan Miftahul Ulum. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Yazid Mahfudz, Plt Sekda Mahmud Fauzi, serta sejumlah pejabat lainnya.(*)