Nasdem Soroti Keterlambatan LPj Dana Hibah
 |
| Banyak kursi anggota DPRD Kebumen yang kosong pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (7/6/2017) |
Menurutnya, dengan adanya keterlambatan penyampaian LPj, mengakibatkan terbukanya peluang terjadinya penyalahgunaan realisasi belanja bansos. Yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan efektivitas penyaluran dana bansos tidak dapat diketahui secara pasti.
"Dalam hal ini bupati harus tegas dalam menindaklanjuti keterlambatan ini dengan memberikan sanksi yang tegas," pinta Sarwono.
BACA JUGA: DPRD Sayangkan Pemkab Kebumen Gagal Pertahankan WTP
Pada 2016 lalu, Pemkab Kebumen menganggarkan belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 47.941.420.000 dengan realisasi sebesar Rp 43.193.146.690 atau 90,10 persen. Sedangkan anggaran Hibah sebesar Rp 40.053.906.000 dengan realisasi sebesar Rp35.289.065.833 atau 88,10 persen.
Fraksi Nasdem memberikan apresiasi terhadap terserapnya anggaran Bansos dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Namun, berdasarkan LHP atas dokumen realisasi belanja Bansos dan Hibah diketahui penyampaian Laporan Pertanggungjawaban mengalami keterlambatan dan bahkan ada yang belum menyampaikan LPj pada beberapa OPD," bebernya.
DPRD Kebumen menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 di Ruang Paripurna DPRD, Rabu (7/6/2017).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo, didampingi Wakil Ketua Bagus Setiyawan dan Miftahul Ulum. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Yazid Mahfudz, Plt Sekda Mahmud Fauzi, serta sejumlah pejabat lainnya.(*)
