Cegah Klaster Baru, Debat Pilkada Serentak Diusulkan Digelar Virtual
Debat Pilkada
 |
| Kantor KPU Kebumen |
Dalam konferensi video yang membahas Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pilkada itu, Ganjar juga usul agar media sosial dimaksimalkan untuk sampaikan visi misi calon kepala daerah.
“Sifatnya sebenarnya brief dan mengingatkan ya, agar tidak terjadi situasi yang nanti mempengaruhi kondisi kesehatan karena lagi pandemi,” kata Ganjar, Rabu 9 September 2020.
Ganjar kemudian menyinggung kejadian di Boyolali, di mana sempat muncul klaster dari pengawas Pemilu. Menurut Ganjar, Hal ini berbahaya bila tidak diinformasikan dan disiapkan secara baik.
“Nah ini kalau mereka tidak mendapatkan informasi yang baik, cara kerja yang baik, perlindungan peralatan atau APD yang baik, ini bahaya,” tegas Ganjar.
Sehingga, dalam kesempatan itu, Ganjar mengusulkan agar tahapan Pilkada serentak selanjutnya yakni debat kandidat, dilakukan secara virtual.
“Saya sih mengusulkan karena pendaftaran sudah, mereka sekarang pemeriksaan kesehatan, kalau bisa nanti debat-debatnya nggak usah ada lah, virtual aja,” ucap Ganjar.
Selain itu, menurut Ganjar tahapan seperti penyampaian visi misi yang biasanya mengundang banyak massa, juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan media sosial atau elektronik.
Dari 21 kota/kabupaten yang menggelar Pilkada serentak, Ganjar mengatakan hanya Kota Semarang yang disebut harus lebih dicermati karena masih zona merah
“Hari ini yang disebutkan oleh pusat hanya Kota Semarang kok, maka di Kota Semarang memang harus lebih ketat memberlakukan itu (protokol kesehatan),” tegas Ganjar.(*)
