Iin Windarti: Gerakan PKK Merupakan Ujung Tombak Pelaksanaan Program Pemerintah

"Karena itu TP PKK merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program pemerintah," tandasnya.

Iin Windarti: Gerakan PKK Merupakan Ujung Tombak Pelaksanaan Program Pemerintah
PKK merupakan ujung tombak pelaksanaan program pemerintah.
INI Kebumen KEBUMEN - Tim Penggerak Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kebumen mengadakan kegiatan Penguatan Pengelolaan Gerakan PKK. 

Kegiatan yang dihadiri langsung Ketua TP PKK Kabupaten Kebumen, Iin Windarti Sugiyanto, berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen pada Senin, 15 November 2021.

Dalam sambutannya Ketua TP PKK Kabupaten Kebumen, Iin Windarti Sugiyanto mengingatkan pelaksanaan hasil Rakornas VIII PKK tahun 2015. 

Dikatakan Iin, PKK sebagai gerakan nasional yang tumbuh dari bawah dan oleh masyarakat, untuk mewujudkan keluarga yang beriman, berbudi luhur, sehat, sejahtera lahir dan batin.

"Karena itu TP PKK merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program pemerintah," tandasnya.

Iin berharap agar kader PKK bisa menjadi teladan dan menempatkan diri dengan baik.

"Mampu mempengaruhi, harus lebih kreatif dan peduli," tambah Iin.

Dalam kegiatan yang diikuti TP PKK kecamatan dan desa se Kabupaten Kebumen menghadirkan tiga narasumber. Yaitu Kasi Pembinaan Usaha dan Pengembangan Ekspor pada Bidang Pengembangan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Triyanawati, SH, Kabid Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dispermades P3A) Kebumen Herlina Januarita, S.Pd, dan Kasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Endang Widuri, S.Sos.

Triyanawati memaparkan tentang  apa, pembuatan produk dan pemasarannya. Sedangkan Endang Widuri  menjelaskan PAUD yang holistik dan integratif bekerja sama dengan pos pelayanan terpadu (posyandu).

Triyana menyampaikan bahwa kalau pemasaran produk makanan harus dilengkapi dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-PIRT). 

Yaitu jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan, dalam rangka peredaran pangan serta sertifikasi halal.

"Pemasarannya ke mana, sekarang antara lain bisa dilakukan melalui digital marketing," jelasnya.  

Karena itu ibu-ibu PKK perlu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skil.

"Bisa berembug dengan kades agar mengalokasikan ADD untuk pelatihan tersebut," saran Triyana.

Narasumber lainnya Herlina Januarita menjelaskan perlunya TP PKK Desa untuk aktif mengusulkan kegiatan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

"Berapa alokasi APBDes untuk kegiatan PKK tergantung usulan, besar kecilnya anggaran dan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan," jelasnya.

Dicontohkan Herlina, jika masih banyak kasus stunting di masyarakat, bisa diusulkan kegiatan pemberian makanan tambahan dan pendidikan bagi orang tua.

Sedangkan narasumber Endang Widuri memaparkan perlunya mengembangkan potensi anak semaksimal mungkin, melalui PAUD yang holistik dan integratif bekerjasama dg posyandu.

"Peran TP PKK terhadap PAUD holistik, memastikan jika telah menyelenggarakan PAUD holistik," kata Endang.

Selain itu Ketua TP PKK yang juga menyandang posisi sebagai Bunda PAUD perlu memotivasi dan mengawasi pelaksanaan PAUD Holistik tersebut.(*)

Powered by Blogger.