Pulang Kampung, Darori Tegaskan Komitmennya Dukung Pertumbuhan Ekonomi Kebumen
Meski menjadi daerah termiskin di Jateng, Darori menilai Kebumen memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian.
 |
| KRT Darori Wonodipuro menegaskan pihaknya berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi Kebumen/dpr.go.id. |
Darori mengapresiasi kehadiran 17 Anggota DPR RI di Kebumen untuk melakukan peninjauan di beberapa lokasi untuk menyerap aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan bidang Komisi IV DPR RI, yakni kelautan, kehutanan, lingkungan hidup dan pertanian.
“Kenapa (Komisi IV DPR RI mendatangi) Kebumen, karena Kebumen merupakan daerah termiskin pertama di Jawa Tengah, dan kemiskinan ekstrem juga termasuk Kebumen. Selain Banjarnegara, Banyumas, Brebes dan Pemalang,” terang Darori, usai usai mengikuti rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Kebumen, Kamis, 18 November 2021.
Meski menjadi daerah termiskin di Jateng, Darori menilai Kebumen memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian.
Hal itu menjadi kesimpulan atas kunjungannya ke Kebumen dengan berdialog bersama petani klengkeng di Kecamatan Mirit. “Klengkeng yang selama ini kita dapat dari Thailand, ternyata lebih bagus klengkeng yang ada di kita dan tadi kami sudah mencoba,” ujar Darori.
Selain melalui pertanian buah-buahan dan garam, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu juga mendukung program pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian Kebumen, salah satunya melalui pembangunan shrimp estate atau tambak udang modern yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Dari sekian banyak daerah di Indonesia, alhamdulillah Kebumen diberi kepercayaan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ada shrimp estate, yaitu tambak udang modern yang ada di Pantai Petanahan seluas 100 hektare dengan biaya Rp250 miliar. Ini luar biasa,” apresiasi Darori.
Terakhir, Darori mengajak seluruh pihak di Kebumen untuk mengawasi berbagai program di daerah tersebut. “Supaya rakyat kita bisa maju dan sejahtera ke depannya,” pesan legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.(*)
Sumber: www.dpr.go.id
